Alasan pemecatan yang pertama dikarenakan anggota KPUD banyak yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilukada di daerah. Kedua, kultur birokrasi di daerah banyak dipolitisasi setelah berlangsungnya pilkada.
"Banyak birokrasi jadi tim sukses. Ini berpengaruh juga di birokrasi penyelenggara pemilu. Ini yang kami temukan dalam banyak kasus" ungkap ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu saat menggelar open house di kediamannya di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8).
Menurutnya, semua ini dilakukan justru demi menyelamatkan nama baik institusi KPU. Selain itu, pihaknya mengaku sudah sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan apakah perbuatan seorang anggota KPU di daerah layak dipecat atau tidak.
"Kalau berat, misalnya berpihak, tidak independen apa boleh buat, kami pecat. Jadi jangan lihat jumlah orangnya," tegas Jimly.
DKPP di bawah komando Jimly telah memecat sedikitnya 95 anggota KPU di daerah. Kebijakan ini sempat menuai kritik dari Ketua MK Akil Mochtar. Pengganti Mahfud MD ini kuatir sikap Jimly Cs akan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu secara nasional
Posting Komentar